Apakah Anda termasuk orang tua yang terlalu sibuk untuk memantau kegiatan anak Anda di sekolah? Mintalah bantuan pada SMS Info Siswa. Tinggal pencet HP, Anda akan menerima SMS yang berisi informasi aktivitas anak di sekolahnya. Demikian tawaran yang disodorkan oleh kiSEL (Koperasi Telkomsel), salah satu anak perusahaan Telkomsel. Layanan yang bisa dijalankan melalui operator Telkomsel, Indosat (kecuali Star One), Telkom Flexi dan XL merupakan layanan nilai tambah pertama yang menjadi media perantara komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa.
kiSel sebagai penyedia layanan SMS Info mensyaratkan pihak sekolah menjadi pemasok informasi dengan cara up-load data aktifitas siswa ke server kiSel secara harian. Data tersebut kemudian diolah menjadi pesan SMS yang disampaikan ke orang tua siswa yang menjadi pelanggan layanan kiSel. Ini artinya sekolah yang menjadi rekanan wajib memiliki komputer yang terhubung ke internet untuk kepentingan memasok data. Selain itu, masing-masing orang tua siswa harus memiliki handphone dan dikenai biaya berlangganan sebesar Rp. 100.000,- per-semester. Penerima info pun masih dikenai tarif dengan kisaran Rp. 500,- sampai Rp. 800,- per pesan. Meski saat ini belum ada satu pun sekolah yang menjadi rekanan kiSel, beberapa pengelola sekolah di Jakarta telah menjajaki kemungkinan aplikasi teknologi SMS Info di sekolah mereka.
Di samping dinilai bermanfaat bagi orang tua siswa untuk memantau perkembangan sekolah anaknya, layanan ini juga membantu sekolah untuk mengkomunikasikan proses belajar mengajar dan meningkatkan kedisiplinan siswa. Sederhananya, siswa harus berpikir ulang untuk tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau mangkir dari kelas tanpa diketahui orang tuanya. Layanan ini diharapkan juga meningkatkan citra sekolah rekanan dengan pemanfaatan teknologi untuk perbaikan layanan dan mutu pendidikan. (Sumber : www.trendigital.com, 5 Juni 2005/Rhm)
Lahirnya Jaringan Radio Komunitas Sumatera Barat
Bangun kebersamaan melalui informasi dan komunikasi”, demikian motto kegiatan Musyawarah Daerah I Jaringan Radio Komunitas Sumatera Barat (Musda I JRK-SB) yang terselenggara di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Musda I JRK-SB berlangsung pada hari Sabtu hingga Senin tanggal 4 hingga 6 juni 2005. Acara ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Nagari Busra. Pada pembukaan tersebut beliau menyatakan bahwa pemerintah daerah Sumatera Barat sangat menyambut baik keberadaan radio komunitas dan membuka diri untuk bekerjasama di masa depan.
Sekitar 32 radio komunitas hadir sebagai peserta Musda yang berasal: Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kota Bukit Tinggi, Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kota Sawah Lunto dan Kab. Sawah Lunto Sijunjung. Hadir pula pada Musda ini beberapa wakil dari NGO di Sumbar sebagai pengamat.
Musyawarah Daerah I JRK-SB diawali dengan Diskusi Panel dengan narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat) Bimo Nugroho, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRK-I) Bowo Usodo, Yayasan TIFA Shita Laksmi dan dimoderatori oleh Mulya Amri dari Combine Resource Institution (CRI).
Musyawarah daerah I JRK-SB selama 3 hari ini mampu menghasilkan kelengkapan penting organisasi, yaitu : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Mekanisme Kerja Organisasi (MKO), Garis Besar Program Kerja (GBPK), rekomendasi-rekomendasi dan pengurus JRK-SB periode 2005-2008. JRK-SB memiliki visi adanya komunitas yang berdaya, sejahtera dan cerdas melalui pemanfaatan media informasi berbasis komunitas. Misi pengembangan kebudayaan (kesenian lokal) juga menjadi tanggung jawab bersama JRK-SB. [ASP]
4.000 Warnet Terancam Tutup
Disinyalir mempergunakan piranti lunak berlisensi ilegal,sekurangnya 4000 warung internet (warnet) yang beroperasi di Indonesia terancam gulung tikar. Seperti diberitakan oleh Kompas (6 Juni 2005), pihak kepolisian mulai melakukan operasi pembersihan (sweeping) ke sejumlah warnet, menutup operasi dan menyita komputer yang dipergunakan. Para pemiliknya juga terancam diajukan ke pengadilan. Jika 4000 warnet tersebut benar-benar ditutup, setidaknya 16.000 pegawainya terancam menjadi pengangguran.
Tindakan tersebut kabarnya dipicu oleh laporan Bussiness Software Alliance yang menengarai banyak warnet di Indonesia yang mempergunakan piranti lunak ilegal. Terkait dengan itu, Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan pendanaan dengan sistem pembayaran ringan. “Pemerintah juga harus mendorong dikembangkannya software aplikasi berbasis open source,” kata Kusmayanto.
Saat ini kelompok pengembang open source yang tergabung dalam gerakan IGOS (Indonesia Goes Open Source) tengah mengembangkan aplikasi berbasis open source untuk internet. Program ini diharapkan rampung dan dipresentasikan pada tanggal 15 Juli 2005, dalam acara “Open house Inovation Open source Software”. Kita tunggu saja, atau demokratisasi informasi kembali menjadi mimpi. (Sumber: Kompas, 6 Juni 2005/Rhm)