Satu bulan lagi, rakyat Indonesia akan kembali merayakan pesta demokrasi, menggunakan hak politiknya, melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Sejak beberapa bulan terakhir, berbagai iklan dan publikasi Pemilu sudah gencar dilakukan, baik oleh calon legislatif sendiri maupun oleh Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah. Berbagai media dimanfaatkan, mulai dari koran, televisi, radio, hingga berbagai macam baliho dan poster yang bertebaran di seantero ruang-ruang publik. Namun, hingga saat ini, masih banyak ditemui kebibingungan dan ketidakpastian di antara masyarakat mengenai tata cara mengikuti Pemilu ini. Salah satu dampaknya, tingkat partisipasi dikhawatirkan menurun.Perubahan tata cara pemilihan dari coblos ke contreng sudah menjadi tantangan dalam sosialisasi Pemilu sejak Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum disahkan. Tantangan itu semakin besar usai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatur penyempurnaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengesahan penandaan lebih dari satu kali pada surat suara.
Media tentu memiliki peran untuk mendukung penyampaian informasi di atas. Namun, beragam media memiliki beragam kelebihan dan kekurangan pula. Sosialisasi melalui televisi (TV) membutuhkan biaya yang mahal, sehingga materi sosialisasi dibuat dengan sangat ringkas dan cepat. Akibatnya, masyarakat belum tentu mampu memahami pesan secara utuh. Media koran hanya mampu menjangkau kalangan menengah kebanyakan, terutama di perkotaan. Sementara, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di perdesaan dan belum mampu mengakses koran.
Radio komunitas dengan kelebihan kedekatannya dengan warganya, secara geografis maupun emosional, dipandang mampu menjawab masalah tersebut. Selain bisa dimanfaatkan sebagai media sosialisasi juga bisa digunakan sebagai media pemantauan berbasis komunitas, sehingga pelaksanaan Pemilu bisa lebih berkualitas. Dengan jumlah yang mencapai sekitar 600 radio komunitas di seluruh Indonesia, lembaga penyiaran ini memiliki potensi signifikan. Combine Resource Institution, lembaga yang bergiat di ranah pengembangan jaringan media komunitas, pun menggandeng beberapa radio komunitas di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal Pemilu 2009 melalui kegiatan sosialisasi dan pemantauan.
Program “Radio Komunitas Mengawal Pemilu 2009” ini akan diawali dengan sebuah workshop (lokakarya) yang diikuti oleh para pegiat radio komunitas dari tiga wilayah di atas. Workshop yang bertujuan untuk meingkatkan kapasitas jurnalisme dan jaringan kerja radio komunitas peserta itu akan digelar selama lima hari, 16 – 20 Maret 2009, di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogykarta. Dipusatkan di Rumah Budaya Tembi dan stasiun Radio Komunitas Angkringan FM di Desa Timbulharjo, para pegiat radio komunitas peserta workshop akan diajak untuk mendiskusikan Pemilu dan peran radio komunitas dengan menghadirkan para pihak terkait pada hari pertama. Tiga hari berikutnya akan diisi dengan pelatihan untuk mengoptimalkan peran radio komunitas dalam Pemilu, terutama dari sisi produksi program radio. Terakhir, akan disusun rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh jaringan radio komunitas yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan itu.
Melalui workshop ini diharapkan dapat terjalin jaringan kerja beragam pihak di tingkat lokal dalam mengawal pelaksanaan Pemilu. Lebih lanjut, pengelola radio komunitas di masing-masing wilayah, ada delapan simpul wilayah kegiatan, akan memiliki kemampuan dalam melakukan pendidikan pemilih.
Elanto Wijoyono