Aksi Gerakan Pembaharuan Agraria

Sungguh tragis. Meski Indonesia telah merdeka selama 67 tahun, persoalan tata kelola lahan (tanah) masih didominasi persoalan-persoalan warisan kolonial. Hingga kini, Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berkonflik dengan sejumlah wilayah terkait dengan tata kelola lahan yang mereka ajukan. Bahkan, hampir semua perusahaan yang berhubungan dengan perkebunan, pertambangan, maupun perusahaan lain yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam memiliki pekerjaan rumah yang sama.

Persoalan ini terkait dengan kebijakan tata kelola lahan yang dijalankan oleh negara. Pada 1960, Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang agraria, yaitu UU No 5 tahun 1960. Sayang pada zaman Orde Baru, undang-undang ini terlalu jarang dijadikan rujukan, pertimbangan, dan pertimbangan dalam membuat undang-undang lain yang memiliki irisan dengan soal agraria (baca: tanah). Akhirnya terjadi tumpang-tindih dalam dunia tata perundang-undangan di Indonesia yang mengatur soal tersebut.

Pada Pertengahan Januari 2012 (12/1/2012), ribuan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta dan juga Dewan perwakilan Rakyat. Mereka mewakili organisasi tani, buruh, masyarakat adat dan organisasi mahasiswa serta lembaga swadaya masyarakat. Aksi ini meminta pemerintah untuk menghentikan segala bentuk perampasan tanah dan mengembalikan tanah kepada rakyat serta menghentikan kekerasan yang dilakukan aparat kepada masyarakat. Pemberian kuasa atas lahan kepada perusahaan oleh pemerintah tanpa mengakomodir kepentingan warga acapkali menyebabkan terjadinya sengketa lahan dengan masyarakat.

Film pendek ini merupakan dokumentasi Gekko Studio atas gerakan rakyat Indonesia untuk menuntut reformasi agraria. Aksi massa yang dilakukan pelbagai organisasi masyarakat sipil untuk menuntuk reformasi agraria sejati. Pemanfaatan media gambar bergerak (video) mampu menjelaskan gerakan aksi secara lebih nyata.

Reforma Agraria Sejati from Gekko Studio on Vimeo.