KOBE adalah kota pelabuhan penting yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Jepang. Setelah gempa dahsyat melanda kota itu 17 Januari 1995, lima belas tahun lalu, kota ini menjadi lebih penting kehadirannya sebagai saksi kemurkaan alam dan bagaimana manusia harus senantiasa siaga menghadapinya.
Kini, Kobe ibarat buku sejarah yang senantiasa terbuka bagi siapa saja yang hendak memetik pelajaran dari bencana alam. Melalui proyek peringatan pembangunan kembali Kobe menuju abad ke-21 yang dimulai 2001, dunia diundang untuk melihat upaya kota pelabuhan ini bangkit setelah diluluhlantakkan gempa serta memetik hikmah dari bencana.
Pada peringatan 10 tahun gempa di Kobe, 2005, para ahli gempa dan wakil pemerintahan dari seluruh dunia berkumpul di Kobe guna membahas langkah-langkah mutakhir penanganan bencana. Gempa dan tsunami Samudra Hindia 26 Desember akan dibahas khusus mengingat urgensi penanganan dan koordinasi upaya pemulihan di negara-negara yang menjadi korban bencana.
Lima belas tahun lalu, gempa Hanshin-Awaji yang melanda Kobe dan wilayah lain di Provinsi Hyogo menewaskan sekitar 6.000 jiwa. Gempa ini disebut sebagai salah satu gempa terburuk yang tercatat dalam sejarah Jepang, negara yang terkenal rawan gempa. Sejarah Jepang juga mencatat gempa di Kobe sebagai gempa pertama yang pusat gempanya tepat di bawah kota metropolitan.
Gempa di Kobe hanya berlangsung sekitar 20 detik, pukul 5.46 pagi, dengan kekuatan 7,2 pada skala Richter, pusat gempa berjarak 16 km dari permukaan tanah. Pemerintah kota Kobe mencatat kejadian itu sebagai “bencana yang membawa kita ke titik nol dan menjadi awal sebuah perjalanan penuh rintangan untuk membangun kembali Kobe”.
Dari dokumentasi kerusakan gempa terlihat luluh lantaknya gedung-gedung dan rumah penduduk, terbelah dan ambruknya jalan-jalan layang (fly-over), serta kebakaran-kebakaran besar di seantero kota akibat bocornya pipa-pipa gas dan kerusakan pada kabel-kabel listrik.
Bila media massa di Tanah Air kini banyak mengkritik lambannya penanganan bencana dan tidak jelasnya koordinasi pemerintah pusat maupun daerah, ada baiknya kita melihat apa yang terjadi di Kobe. Saat itu, pemerintah kota Kobe dan pemerintah pusat di Tokyo pun tidak luput dari pelbagai kritik dan kecaman seputar penanganan bencana.
Dari catatan penanganan bencana terlihat tenda-tenda darurat segera didirikan kurang dari tiga jam setelah gempa. Seminggu setelah gempa, telah tersedia 589 penampungan darurat yang dihuni 236.899 jiwa. Pinjaman darurat, pembayaran uang duka, dan bantuan dana untuk hidup sehari-hari dikucurkan sepuluh hari setelah gempa. Bahkan, rumah-rumah permukiman sementara mulai didirikan tiga hari setelah gempa.
Para sukarelawan dari segala penjuru Jepang “menyerbu” Kobe, jumlahnya mencapai klimaks 2,5 bulan setelah gempa, yaitu sebanyak 1,13 juta orang, 60 persen di antaranya sukarelawan muda usia 15-24 tahun.
Dapur-dapur umum, layanan kesehatan, dan konseling psikologis dilakukan bersamaan guna membantu korban. Dana masyarakat Jepang yang terkumpul mencapai hampir 180 miliar yen (sekitar Rp 15 triliun kurs saat itu) didistribusikan melalui pelbagai skema yang diaudit secara transparan. Namun, tetap saja pemerintah kota Kobe dan pemerintah pusat dihujani kritik.
Masyarakat mempertanyakan kesiapan pemerintahan provinsi menyiapkan penampungan darurat yang layak karena 60 prosen penampungan darurat terpaksa dibuka di sekolah-sekolah, dengan fasilitas kamar mandi, toilet, dan sanitasi terbatas. Kritik pedas bermunculan karena tidak memadainya kemampuan pemerintah menyiapkan penampungan darurat yang layak dalam jumlah memadai, padahal semua telah diatur dalam rencana penanganan bencana kota.
Bila dalam kasus bencana Aceh dan Sumatera Utara warga tidak protes ditampung pada tenda-tenda darurat atau terpaksa tidur berdesakan di koridor-koridor rumah sakit pada minggu pertama, dalam kasus Kobe yang terjadi sebaliknya. Pengungsi sudah menuntut tempat penampungan layak karena masyarakat paham, pemerintah kota dan provinsi telah mengatur hal ini dalam rencana pembangunan kota.
Kritik tajam pun dicecarkan ke pemerintah dalam penanganan khusus pengungsi lanjut usia (lansia) dan penderita cacat. Sebagai negara dengan populasi yang menua, Jepang harus mempertimbangkan penanganan khusus bagi orang-orang berusia 60 tahun ke atas. Evakuasi dan penanganan pascabencana bagi para lansia membutuhkan langkah-langkah khusus, bahkan dalam hal-hal tertentu membutuhkan tenaga khusus. Saat itu, pemerintah banyak dikecam karena dianggap “pukul rata” dalam mengurusi pengungsi. Lansia yang luput dari gempa tercatat 30 prosen dari total pengungsi, dan hampir separuhnya lansia yang hidup sendiri, sehingga keberadaan mereka yang sebatang kara di tempat penampungan membutuhkan perhatian ekstra.
Kekalutan koordinasi relawan yang menumpuk di Banda Aceh minggu pertama setelah gempa dan tsunami juga terjadi di Kobe saat itu. Ratusan relawan yang langsung “menyerbu” Kobe kebingungan mencari simpul-simpul koordinasi relawan. Akibatnya, banyak relawan tidak bisa langsung bekerja, harus menghabiskan waktu guna mencari posko untuk melaporkan diri.
Yang menarik dicatat, pemerintah kota Kobe merasa perlu menetapkan waktu satu tahun (17 Januari 1995-31 Maret 1996) sebagai masa darurat (period of turmoil). Sekadar perbandingan, dengan skala kerusakan dan jumlah korban bencana Aceh yang 20 kali lipat dari Kobe, Pemerintah Indonesia “begitu percaya diri” dengan jangka waktu tanggap darurat tiga bulan serta pelibatan personel dan satuan militer asing sudah dapat dikurangi (Kompas, 15/1).
Di Kobe, penampungan darurat diadakan selama delapan bulan saat pengungsi secara bertahap dipindah ke rumah-rumah sementara.
Pembersihan reruntuhan dan puing baru terlaksana setelah satu tahun dua bulan. Pertanyaannya, mungkinkah Banda Aceh bersih dari puing-puing gempa dalam satu bulan?
Lima tahun pertama setelah gempa bumi Hanshin-Awaji, Pemerintah Jepang berusaha menyediakan perumahan sementara bagi penduduk sambil menggalang sumber daya untuk membangun perumahan permanen. Perumahan sementara yang disiapkan bersifat portabel dan bisa dibongkar bertahap saat penduduk telah mendapat rumah permanen. Sejak 1997, pemerintah kota Kobe
memutuskan, rumah-rumah portabel itu dijadikan bantuan ke negara-negara yang dilanda bencana. Diperkirakan 12.625 rumah portabel asal Kobe kini digunakan di berbagai negara, seperti di Taiwan dan Turki yang dilanda gempa dahsyat pada 1999.
Upaya kota Kobe untuk bangkit dalam waktu lima tahun pertama diwarnai aneka hambatan, gejolak, dan kritik. Kini, lima belas tahun setelah gempa Hanshin-Awaji, para lansia di Kobe masih menderita trauma, tetapi sebagian besar masyarakat korban gempa telah hidup mandiri.
Belajar dari Kobe, kita harus lebih baik menyiapkan diri dalam membangun kembali daerah-daerah bencana, minimal sepuluh tahun ke depan, daripada meributkan kapan sebaiknya tentara dan relawan asing “diusir” atau memasalahkan permintaan presiden agar daerah bencana bersih dari puing-puing dalam waktu satu-dua bulan ke depan.
Lily Yulianti Farid Warga Indonesia, Tinggal di Tokyo
Unduh 