Di Ujung-ujung Jakarta Utara dan Timur

Implementasi program Jaringan Informasi Berbasis Komunitas di Wilayah DKI Jakarta sejauh ini masih terbatas di tiga Kelurahan di Jakarta Utara. Di sisi paling barat pantai Jakarta Utara Combine diterapkan di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, di sisi paling timur pantai Jakarta Utara ada Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, dan ke selatan di Jakarta Timur ada Kelurahan Cipinang Besar Utara.

Kalibaru
Warga di sisi barat Kelurahan Kalibaru berkenalan dengan gagasan jaringan informasi berbasis komunitas sejak bulan April 2001 melalui Bismi. Kemudian menyusul sisi bagian tengah, dan terakhir wilayah sisi paling timur. Hingga bulan Oktober 2000 di kelurahan yang berpenduduk lebih dari 67.000 jiwa ini warga telah membentuk dga forum warga. Forum Warga I meliputi RW 08, 09 dan 10. Forum Warga II meliputi RW 04, 05 dan 06. Sedangkan Forum Warga III meliputi RW 01, 02 dan 03.

Awalnya, warga Kalibaru menaruh kecurigaan yang kuat terhadap Combine. Mereka khawatir konsep program yang dibawa LSM Bismi sama dengan program-program JPS atau program LSM lain, yang katanya memberdayakan masyarakat, namun tidak terbuka dan tidak sesuai kebutuhan warga. Pada bulan November 2000 warga Kalibaru menerima pener-apan konsep Combine. Pada 12 November 2000, melalui musyawarah warga yang dihadiri perwakilan 15 RW dan per-angkat kelurahan, warga Kalibaru membentuk forum warga yang diberi nama Forum Komunikasi Masyarakat Kalibaru (Fokkal). Beberapa program telah dijalankan, antara lain: pemantauan program-program JPS yang dianggap meny-eleweng, pemetaan ekonomi warga, penelusuran sejarah Kelurahan Kalibaru, dan pembenahan media warga yang dikelola para pemuda Kalibaru sejak bulan September 2000.

Kamal Muara
Aktivitas FKW Kamal Muara saat ini difokuskan pada dua agenda utama, yaitu pemantauan masalah warga dan pem-buatan Bank Data. Selain itu forum warga, melalui para pemuda, juga menerbitkan buletin “Kamal Muara” yang sudah terbit untuk keenam kalinya. Beberapa masalah yang sudah diinventarisasi dan didndaklanjuti adalah masalah voltase aliran listrik yang ddak stabil ke PLN, pemantauan program Prakarsa Khusus bag Penganggur Perempuan atau lebih dikenal dengan nama SIWU yang dijalankan LSM “Mekar Jaya”, dialog dengan Lurah membahas masalah suara bising akibat adanya pabrik repar-asi alat-alat berat milik Pertamina di RT 11, dan pemantauan proses pembentukan Dewan Kelurahan. Sampai saat ini, semua masalah belum teratasi dan masih terus ditindaklanjuti.

Sementara untuk program pembuatan Bank Data, saat ini proses penyusunan data sedang berjalan. Data diperoleh lewat kegiatan pendataan yang dikerjakan dalam 2 tahap, masing masing selama 1 bulan. Pada tahap pertama berhasil diperoleh data kependudukan dan peta wilayah. Rencananya data ini akan digunakan menyusun master plan wilayah versi warga Kamal Muara. Di tahap kedua, yang sekarang sedang di-kerjakan, untuk data tentang simpul-sim-pul ekonomi dan potensi ekonomi. Kegiatan pendataan ini dilakukan oleh Tim sepuluh orang hasil peladhan pemetaan oleh warga pada 20 Desember 2000.

Prurnpung
Pada 19 Februari 2000, bersama P3KP (Pusat Peranserta Pembangunan Kawasan dan Permukiman) warga Prumpung membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Pada bulan September upaya pembentukan struktur pengurus BPM dimulai, dan menuai hasil pada 19 November 2000. Tapi karena sedikitnya peserta yang hadir, kepengurusan BPM dirasa masih kurang mewakili warga dan kurang legitiĀ¬mate. Karenanya dianggap sebagai kepengurusan transisi.

Pengurus BPM transisi ini kemudian meminta penjela-san tentang program Combine karena mendapat infbrmasi dari warga Kamal Muara. P3KP menganggap belum waktunya, menunggu Rapat Anggota Tahunan (RAT) awal tahun 2001. Pada 11 Februari 2001 RAT terlaksana. BPM menjadi Wall Prumpung (Wadah Peduli Prumpung). Tapi warga tetap menganggap P3KP tidak transparan, seddaknya menurut Ilham, ketua Wali Prumpung. Hingga 4 Maret 2001, warga belum mendapatkan infbrmasi yang memadai tentang apa itu Combine. “Apa lagi yang lainnya, termasuk pendanaannya, dan lain-lain,” katanya. Di lain pihak, P3KP menganggap sudah cukup transparan. Bahkan, sebagian dana program untuk sewa sekretariat dan pembelian komputer sudah diserahkan ke Wall Prumpung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud