Dilema antara Pertanian dan Pariwisata

Oleh : Ferdhi F. Putra
Staf Unit Pengelolaan Informasi CRI

Pemerintah Indonesia kian serius menggenjot pendapatan dari sektor pariwisata. Sejak akhir 2015 lalu, pemerintah mencanangkan program 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Kesepuluh destinasi tersebut yakni, Borobudur (Jawa Tengah), Labuan Bajo (NTT), Mandalika (NTB), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Kepulauan Seribu (Jakarta), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara), dan Tanjung Klayang (Belitung).

Akselerasi tersebut tentu didukung oleh aliran dana yang tidak sedikit. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, pertumbuhan investasi di sektor pariwisata pada semester I tahun 2014 hingga semester I tahun 2015 menyentuh angka 64,18 persen. Sektor pariwisata hanya kalah unggul dari sektor hilirisasi sumber daya mineral yang mencapai 105,43 persen, namun lebih tinggi dari industri subtitusi impor yang sebesar 62,15 persen.

Apakah jumlah investasi tersebut seturut dengan kunjungan dan pendapatan riil? Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2014 mencapai 9,44 juta. Tahun berikutnya, angka merangsek hingga mencapai 10,41 juta. Walhasil, penerimaan negara dari sektor pariwisata menembus $ 22 miliar, lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan penerimaan pada satu dekade sebelumnya yang hanya $ 4,591 miliar. Jika target 20 juta wisatawan pada 2019 tercapai, pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional, selain migas.

Tidak perlu heran melihat kenaikan angka-angka tersebut dari tahun ke tahun. Selain karena pemerintah serius menggarapnya dengan berbagai kebijakan yang menunjang (misalnya, lewat kebijakan bebas visa, atau penyelenggaraan event khusus seperti Sail Indonesia oleh Kementerian Pariwisata), ada banyak faktor lain yang membuat pariwisata Indonesia begitu meledak. Salah satunya adalah andil media sosial. Saya pernah berbincang dengan seorang kawan yang berprofesi sebagai agen pariwisata independen di Lombok, NTB. Waktu itu saya bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan pelanggan jika tidak lewat agen travel “resmi”? Ia menjawab, “Mereka tahu dari instagram saya. Mereka berkomentar, tanya ini-itu, dan transaksi pun berlanjut.” Media sosial menjadi etalase pariwisata Indonesia.

Pertumbuhan masif pariwisata juga saya saksikan sendiri di Yogyakarta, tempat saya berdomisili. Setidaknya dalam lima tahun terakhir, destinasi wisata baru bermunculan. Dari yang semula hanya bukit tempat warga berladang, kini disulap menjadi puncak berpemandangan ciamik; dari hutan tak terawat, diubah menjadi tempat kemping favorit para penikmat alam; dari gundukan batu tandus, dikemas sedemikian rupa menjadi tempat yang selfieable; dan hampir setiap desa berlomba menjadi desa wisata.

Namun, pertanyaannya kemudian, apakah naiknya angka-angka tersebut berbanding lurus dengan naiknya kualitas kehidupan (kesejahteraan) warga yang notabene merupakan kelompok terdampak langsung dari aktivitas pariwisata?

Tiga serial dokumenter yang dibuat oleh Dhandhy Dwi Laksono dan Suparta ARZ mencoba mempertanyakan hal tersebut. Ketiga film tersebut adalah Para Petani dari Balik Kabut, Surga Kentang Ranu Pani dan Turis Pendaki atau Kentang yang diproduksi di bawah bendera WatchDoc*.

Dalam perjalanannya mengelilingi Indonesia yang dinamai Ekspedisi Indonesia Biru, Dhandy dan Suparta, merekam banyak peristiwa “pinggiran” yang jarang diangkat oleh media nasional. Kedua jurnalis ini berusaha merekam Indonesia dari sosok-sosok dan desa-desa yang jauh dari ingar-bingar dan sensasi glamor ala Jakarta. Salah satunya adalah tentang kehidupan warga di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Ranu Pani, Lumajang, Jawa Timur.

Dokumenter tersebut menyorot fenomena naiknya kunjungan wisatawan berhadapan dengan pertanian yang merupakan sumber penghasilan asli warga setempat. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) termasuk salah satu destinasi prioritas yang dicanangkan pemerintah. Meski sepertinya belum mencapai titik yang diharapkan pemerintah pusat, kawasan tersebut sudah menjadi salah satu tujuan wisata paling ramai di tanah Jawa. Pada tahun tahun 2014 misalnya, total wisatawan yang tercatat mencapai 45 ribu, dengan rata-rata kunjungan 5.000 wisatawan per hari. Jumlah itu melonjak hingga dua kali lipatnya ketika hari libur.

Tingginya jumlah wisatawan sudah tentu mendorong pertumbuhan infrastruktur, transportasi, akomodasi, dan yang pasti kebutuhan lahan. Sebagai daerah kantung (enclave) dengan luasan 500 hektare, warga Desa Ranu Pani tidak punya banyak pilihan untuk mengakomodasi pertumbuhan tersebut. Satu-satunya jalan hanyalah dengan merelakan rumah-rumah mereka menjadi penginapan publik, atau mengalihfungsikan lahan pertanian sebagai bangunan. Alih fungsi lahan kemudian menjadi ancaman nyata di depan mata.

Tak dimungkiri, pariwisata menambah penghasilan warga. Namun, itu tidak berarti bahwa pertanian yang menjadi tonggak ekonomi setempat sejak dahulu tidak membuat warga sejahtera. Dalam tiga serial dokumenter tersebut, Dhandy dan Suparta berusaha menggali banyak fakta untuk membandingkan dan menunjukkan bahwa pariwisata bukan satu-satunya “jalan keluar”.

Sukodono, petani setempat yang menjadi narasumber dalam dokumenter tersebut mengungkap pendapatannya dari hasil bertani. Ia adalah petani dengan kepemilikan lahan di atas rata-rata warga lainnya. Lahan seluas 1,5 hektare yang dimilikinya seluruhnya ditanami kentang. Dari lahan tersebut, ia dapat meraup pundi hingga Rp 180 juta dalam sekali panen (4 sampai 5 bulan). Artinya, setiap seperempat hektare tanah bertanam kentang mampu menghasilkan Rp 30 juta bagi keluarga Sukodono.

Narasumber lain, seorang tengkulak bernama Yonathan membeli kentang yang masih berada dalam tanah (belum dipanen) seluas seperempat hektare dengan harga Rp 25 juta. Ia berasumsi akan mendapat lima ton kentang, yang artinya setiap kilogram kentang berharga Rp 5.000.

“Kadang sehari (pada masa panen) saya dapat Rp 60 juta di sini,” kata Yonathan. Tidak heran ia mendapatkan berkali-kali lipat dari yang dikeluarkan. Sebabnya, ia mendapatkan Rp 1.500 dari tiap kilogram kentang yang dijualnya ke pengepul.

Dari fakta-fakta tersebut, kita bisa melihat bahwa warga Ranu Pani sesungguhnya masih sangat bergantung pada pertanian. Pendapatan yang didapatkan dari hasil menjamu wisatawan adalah bonus. Pada musim ketika Gunung Semeru ditutup karena cuaca buruk ataupun pemulihan ekosistem, pendapatan dari pariwisata bahkan bisa merosot hingga nol. Jika tak punya cadangan pendapatan, hal ini tentu menjadi persoalan yang tak sepele.

Thomas, salah seorang pelaku wisata yang tak lagi memiliki lahan bertani mengungkapkan harapannya akan masa depan Ranu Pani. “Harapan kami tidak seperti ini,” katanya ketika ditanya apakah ia ingin masa depan desanya seperti Desa Ngadisari (Probolinggo) yang sudah menjadi desa wisata. Menurutnya, selain alasan pertanian, daya saing warga setempat belum cukup untuk membendung arus modal dari luar. “Warga setempat hanya mendapatkan sebagian kecilnya saja, kebanyakan pemain dari luar (yang mendapatkan nilai lebih).”

Apa yang diungkapkan Thomas adalah gambaran kecil dari dampak akselerasi sektor pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Nyatanya, kenaikan nilai investasi sektor pariwisata tidak melulu menjadi kabar baik bagi warga. Sebab arus modal tersebut justru menggerus sumber daya yang mereka miliki, seperti lahan. Thomas dan mungkin juga sebagian besar warga di lereng Bromo-Semeru, berharap agar warga bisa lebih berdaya, sehingga dapat mengelola sumber daya yang ada, baik pertanian maupun potensi wisata secara mandiri. Dengan kata lain, pariwisata berbasis komunitaslah yang diharapkan olehnya.

Namun pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud pariwisata berbasis komunitas? Bagaimana metode pengelolaannya? Inilah yang menjadi PR kita bersama.

*Judul Film:
#10 Para Petani dari Balik Kabut (durasi 9 menit)
#11 Surga Kentang Ranu Pani (durasi 15 menit)
#12 Turis Pendaki atau Kentang (15 menit)
Reporter : Dhandy Dwi Laksono dan Suparta Arz
Rumah Produksi : WatchDoc
Tahun : 2016