Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menghapus banyak pasal paling berbahaya, yang pernah dipakai para pejabat guna membungkam kritik. Tapi pasal pencemaran nama baik dan penghinaan masih diterapkan dalam kitab hukum pidana. Pasal-pasal ini menjadi senjata ampuh dan terus digunakan oleh pejabat maupun pelaku swasta terkuat untuk mencari-cari kesalahan demi membungkam oposisi dan kritik non-kekerasan.